RPP/MODUL AJAR: Zat dan Perubahan Wujud Zat

"Keadilan bukan berarti memperlakukan semua orang secara identik, tetapi memberikan kepada setiap orang apa yang paling tepat sesuai dengan keadaan dan kemaslahatannya."

Dalam kehidupan berorganisasi maupun dunia pendidikan, sering muncul anggapan bahwa setiap pelanggaran harus mendapatkan konsekuensi yang sama. Ketika dua orang melakukan kesalahan yang serupa, tetapi memperoleh keputusan yang berbeda, tidak sedikit yang langsung menilai bahwa telah terjadi "tebang pilih". Padahal, tidak semua perbedaan keputusan merupakan bentuk ketidakadilan. Dalam banyak keadaan, justru perbedaan keputusan itulah yang mencerminkan keadilan.

Islam maupun ilmu kepemimpinan mengajarkan bahwa penegakan aturan tidak cukup hanya berpegang pada teks, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks. Aturan memang menjadi pedoman, namun kebijaksanaan diperlukan agar tujuan aturan benar-benar tercapai.

Keadilan Tidak Sama dengan Keseragaman

Sering kali kita menyamakan antara adil dengan sama rata. Padahal keduanya berbeda.

Memberikan ukuran sepatu yang sama kepada seluruh siswa bukanlah keadilan. Justru setiap siswa harus memperoleh ukuran yang sesuai dengan kakinya. Demikian pula dalam pembinaan manusia. Kesalahan boleh jadi sama, tetapi pelakunya belum tentu berada dalam kondisi yang sama.

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl: 90)

Ayat ini menggunakan kata adil, bukan menyamakan. Sebab keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Mengapa Pelanggaran yang Sama Bisa Mendapat Keputusan Berbeda?

Dalam pembinaan, keputusan tidak hanya melihat apa yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan siapa yang melakukannya, mengapa dilakukan, bagaimana prosesnya, serta dampak keputusan yang akan diambil.

Beberapa pertimbangan yang dapat menjadi dasar antara lain:

1. Tingkat Kesengajaan. Tidak semua pelanggaran memiliki tingkat pertanggungjawaban yang sama, meskipun bentuk kesalahannya tampak serupa. Ada orang yang melakukan pelanggaran karena benar-benar tidak mengetahui aturan atau belum memahami konsekuensi dari tindakannya. Di sisi lain, ada pula yang melakukan pelanggaran yang sama setelah berkali-kali diingatkan, dibimbing, bahkan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, namun tetap mengulanginya dengan sadar. Dalam kondisi seperti ini, yang membedakan bukan lagi jenis pelanggarannya, melainkan tingkat kesengajaan, kesadaran, dan tanggung jawab pelakunya. Oleh karena itu, keadilan tidak selalu menuntut konsekuensi yang identik, tetapi menuntut keputusan yang proporsional sesuai dengan kadar kesalahan, tingkat kesengajaan, dan peluang pembinaan yang telah diberikan.
2. Riwayat Perilaku. Seseorang yang selama bertahun-tahun menunjukkan komitmen, amanah, dan akhlak yang baik tentu berbeda dengan orang yang berulang kali melakukan pelanggaran. Dalam dunia pendidikan, rekam jejak menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan bentuk pembinaan.
3. Kondisi Psikologis dan Sosial. Tidak semua orang sedang berada pada kondisi yang sama. Ada yang sedang menghadapi musibah keluarga. Ada yang mengalami tekanan ekonomi. Ada yang sedang mengalami kelelahan fisik atau beban mental. Bukan berarti keadaan tersebut menghapus kesalahan, tetapi bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk pembinaan yang paling tepat.
4. Dampak Keputusan terhadap Kemaslahatan. Kebijakan pemimpin terhadap orang yang dipimpinnya harus didasarkan pada kemaslahatan.Artinya, seorang pemimpin tidak hanya mempertimbangkan hukuman bagi individu, tetapi juga melihat dampaknya terhadap organisasi, pendidikan, persatuan, serta tujuan jangka panjang. Kadang suatu keputusan yang terlihat lebih ringan justru menghasilkan perubahan yang lebih besar daripada hukuman yang berat.
5. Tujuan Pembinaan, Bukan Pembalasan. Hukuman dalam pendidikan bukanlah balas dendam. Tujuannya adalah memperbaiki. Jika teguran sudah cukup membuat seseorang berubah, maka tidak selalu diperlukan hukuman yang lebih berat. Sebaliknya, apabila teguran berkali-kali tidak membawa perubahan, konsekuensi yang lebih tegas mungkin menjadi pilihan yang lebih mendidik.

Nabi ﷺ Juga Mempertimbangkan Kondisi

Dalam banyak riwayat, Rasulullah ﷺ memberikan jawaban berbeda kepada orang yang mengajukan pertanyaan yang sama.

Ketika beberapa sahabat bertanya tentang amalan terbaik, beliau tidak selalu memberikan jawaban yang sama. Ada yang dijawab shalat pada waktunya, ada yang dijawab berbakti kepada orang tua, ada pula yang dijawab berjihad. Mengapa berbeda?. Karena Rasulullah ﷺ mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, dan keadaan masing-masing penanya. Ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan bukan berarti inkonsistensi.

Bahaya Jika Semua Diperlakukan Sama

Apabila setiap pelanggaran diputuskan secara mekanis tanpa mempertimbangkan keadaan, justru dapat melahirkan ketidakadilan. Orang yang baru sekali melakukan kekeliruan akan diperlakukan sama dengan pelanggar berulang. Orang yang tidak sengaja akan diperlakukan sama dengan yang sengaja. Orang yang mau berubah akan diperlakukan sama dengan yang menolak berubah. Padahal tujuan aturan adalah menghadirkan keadilan, bukan sekadar keseragaman.

Namun Perbedaan Keputusan Juga Memiliki Batas

Meskipun mempertimbangkan kondisi diperbolehkan, seorang pemimpin tetap harus berhati-hati agar kebijaksanaan tidak berubah menjadi diskriminasi. Perbedaan keputusan tidak boleh didasarkan pada:

• kedekatan pribadi
• hubungan keluarga
• kepentingan kelompok,
• rasa suka atau benci,
• tekanan tertentu yang mengabaikan kebenaran.

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ

Artinya: "Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (QS. Al-Ma'idah: 8)

Ayat ini menjadi pengingat bahwa keputusan harus lahir dari pertimbangan objektif, bukan perasaan.

Bijaksana Tidak Selalu Dipahami Semua Orang

Pemimpin sering berada pada posisi yang sulit. Orang lain kadang hanya melihat keputusan akhirnya. Namun seorang pemimpin mengetahui berbagai informasi yang tidak selalu bisa disampaikan kepada semua pihak. Karena itu, tidak semua perbedaan keputusan dapat dijelaskan secara terbuka. Ada pertimbangan menjaga kehormatan seseorang, menjaga rahasia pribadi, atau menghindari mudarat yang lebih besar.

Di sinilah pentingnya membangun husnuzan kepada pemimpin yang dikenal amanah dan bertakwa. Selama keputusan diambil berdasarkan syariat, aturan, data, dan pertimbangan kemaslahatan, maka perbedaan perlakuan bukanlah otomatis berarti tebang pilih.

Menegakkan aturan memang membutuhkan ketegasan. Namun ketegasan yang tidak disertai kebijaksanaan dapat berubah menjadi kekakuan. Sebaliknya, kebijaksanaan tanpa prinsip dapat berubah menjadi pilih kasih.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memadukan keduanya: teguh terhadap aturan, tetapi bijak dalam penerapannya; konsisten pada prinsip, tetapi mempertimbangkan kondisi; tegas terhadap pelanggaran, namun tetap mengedepankan kemaslahatan.

Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan penegakan aturan bukanlah banyaknya hukuman yang dijatuhkan, melainkan sejauh mana aturan itu mampu melahirkan perubahan, menjaga keadilan, memperbaiki manusia, dan menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh organisasi.

Kaidah yang patut juga diingat:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا

"Suatu hukum berputar mengikuti ada atau tidaknya illat (alasan yang menjadi dasar penetapannya)."

Dengan memahami kaidah ini, kita belajar bahwa keputusan yang tampak berbeda belum tentu menunjukkan ketidakadilan. Justru boleh jadi, perbedaan tersebut lahir karena pertimbangan syariat, kondisi, dan kemaslahatan yang berbeda. Itulah hakikat keadilan yang sesungguhnya: bukan menyamaratakan semua orang, melainkan menempatkan setiap perkara pada tempat yang paling tepat.

_____